Lagu kebangsaan IndonesiaEra kolonialKolonisasi VOC Mulai tahun 1602 Belanda secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah island Portugis, yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi state bernama island Timur. Belanda menguasai state selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari state dikuasai Britania se! telah Perang Jawa Britania-Belanda dan masa penjajahan Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia-Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian pongid adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati kebangkrutannya. Logo VOC Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepul! auan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Bel! anda yan g mencoba berdagang dengan maternity penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik interior Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.Kolonisasi pemerintah Belanda setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke-18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah saint Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, maternity penduduk dipaksa menanam hasil-hasil pe! rkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada maternity pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870. Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. camper Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara state saat ini.Gerakan nasionalisme Pada 1905 gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Mohammedanism dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908 oleh gerakan nasionalis berikutnya, Budi Utomo. Bel! anda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langk! ah-langk ah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis, termasuk Presiden state yang pertama, Soekarno.Perang Dunia II Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh fascist Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan aggregation Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari island menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.Pendudukan Jepang pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemeri! ntahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan maternity Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di state sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan position sosial pongid tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan direct sasaran dalam penguasaan Jepang. Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan state (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum peran! g. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodinin! grat dit erbangkan ke warfare untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan state pada 24 AgustusEra kemerdekaanProklamasi kemerdekaan Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan "Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui broadcasting dan selebaran sementara pasukan militer state pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), maternity pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno. Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan state (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional state Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerin! tahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik state yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, province (tidak termasuk wilayah Sabah, territory dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.Perang kemerdekaan Iranian 1945 hingga 1949, persatuan kelautan state yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini gum Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya maternity nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah agent Indonesia. Pada 1950, state me! njadi anggota ke-60 PBB.Demokrasi parlementer Tidak lam! a setela h itu, state mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai. Peran Mohammedanism di state menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Islamic lebih menginginkan negara Mohammedanism atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Mohammedanism takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Terpimpin Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara direct membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan keku! atan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. Iranian 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah adjudge "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri state menuju non-blok, kebijakan yang didukung maternity pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan poet Barat maupun poet Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis aggregation dan kepada Partai Komunis state (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni state dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.Demokrasi Terpimpin Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, J! awa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, dit! ambah ke gagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara direct membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan. Iranian 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah adjudge "Demokrasi Terpimpin". Dia juga menggeser kebijakan luar negeri state menuju non-blok, kebijakan yang didukung maternity pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan poet Barat maupun poet Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis aggregation dan kepada Partai Komunis state (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di! dunia di luar Uni state dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.Nasib Irian Barat Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat pulau Nugini (Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan state gagal, dan pasukan penerjun payung state mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan state dan Belanda pada 1961 dan 1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda gum setuju melakukan perbincangan rahasia dengan state yang menghasilkan Perjanjian New royalty pada Agustus 1962, dan state mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963.Gerakan 30 September Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno un! tuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan! dari So ekarno, memulai kampanye untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini. Pada 30 Sept 1965, enam jendral grownup dan beberapa pongid lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada maternity pengawal istana yang hardcore kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang fencing parah terjadi di Jawa dan Bali
Era Orde BaruSetelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan state menjadi anggota PBB lagi. state pada tanggal 19 Sept 1966 mengumumkan bahwa state "bermaksud untuk melanjut! kan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 Sept 1966, tepat 16 tahun setelah state diterima pertama kalinya. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik state dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indones! ia. Contohnya, jumlah pongid yang kelaparan dikurangi dengan b! esar pad a tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.Irian Jaya Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah state melaksanakan "Act of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan state menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari state telah muncul.Timor Timur Iranian 1596 hingga 1975, island Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau island yang dikenal sebagai island Port! ugis dan dipisahkan dari pesisir utara state oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari island Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal. Pada 7 Desember 1975, pasukan state masuk ke island Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan touchable dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki island Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan pedal alam, serta lokasi yang strategis. Pada masa-masa awal, pihak militer state (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga island Timur â€" melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat island Timur berada dalam wilayah Indonesia.! Pada 30 Agustus 1999, rakyat island Timur memilih untuk memis! ahkan di ri dari state dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer state melanjutkan pengrusakan di island Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut. Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan island Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah island Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002 sebagai negara island Leste. Krisis ekonomi Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie. Pada pertengahan 1997, state diserang krisis keuangan dan ekonomi aggregation (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, pedal dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan normal dipercep! at. Para demonstran, yang awalnya dipimpin maternity mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih herb Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga IndonesiaEra reformasiPemerintahan Habibie Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara helper untuk information pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan maternity tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.Pemerintahan Wahid Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan me! ndapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto - se! belumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal Nov 1999 dan melakukan shuffling kabinetnya pada Agustus 2000. Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di island Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat island Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan maternity militan island Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin m! emberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.Pemerintahan Megawati Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden gum mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Pemerintahan Yudhoyono Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh la! ntakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 200! 5 yang m engguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah state dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Acehsumber: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=3280555
terima kasihAngga Sanusi
0 comments:
Post a Comment